Sosial Politik
Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB Tolak People Power
 |
| Foto bersama sejumlah pengurus APPM NTB. (bumigoranews.com/ist) |
Mataram, Bumigoranews.com -Melihat kondisi situasi politik nasional yang kian memanas pasca Pemilu 17 april lalu, dengan ramainya diperbincangkan di media masa adanya isu people power sebelum pengumuman resmi KPU RI nantinya di tanggal 22 Mei 2019, muncul adanya tidak mempercayakan netralitas penyelenggara Pemilu oleh salah satu tim pemenangan Capres/Cawapres RI.
Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) Muhammad Fadaullah menilai bahwa People Power merupakan misi elit politik nasional untuk mencapai tujuan menumbangkan pemerintahan yang sah, dengan mendorong kekuatan masa melakukan kegiatan aksi demonstrasi serta menyuarakan ketidakpercayaan mereka terhadap isu tidak netralnya penyelenggara Pemilu.
"Maka dengan tegas kami menolak adanya People Power," ungkapnya di Mataram, Senin (13/5/19).
Lebih lanjut menurutnya, terkait adanya gerakan people power,menyimpulkan agenda tersebut merupakan embrio dari pecahnya persatuan, kesatuan, kerukunan, kedamaian, antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia.
"Sebab di dalamnya ada kepentingan tokoh politik nasional bahkan internasional yang ingin menguasai Republik ini dengan jalan dan cara yang inkonstitusional," beber Fadil.
Tambah Fadil, jangan gadai rakyat dengan kepentingan politik sesaat Pilpres sudah usai, jangan adalagi perpecahan dan perseteruan hanya karna perbedaan pandangan politik.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dalam menjalankan tugas agar Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil, dan mempercayakan sepenuhnya hasil pengumuman KPU RI, siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan," himbuhnya.
Menyikapi persoalan politik nasional 6 (enam) pernyataan sikap APPM-NTB yang dibacakan M. Fadullah sebagai berikut:
1. Menolak adanya gerakan People Power karena dinilai sebagai gerakan inkonstitusional yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa hanya karena perbedaan pilihan politik semata.
2. Meminta kepada elit politik nasional dan daerah, agar memberikan arahan politik yang merangkul bukan memukul, yang ramah bukan pemarah.
3. Meminta kepada Masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya isu gerakan people power yang didalamnya syarat muatan politik kepentingan sesaat.
4. Percayakan sepenuhnya pada keputusan Penyelenggara Pemilu (KPU BAWASLU) dalam mengumumkan pemegang tahta Presiden dan Wakil Presiden RI.
5. Junjung tinggi kinerja serta netralitas penyelenggara Pemilu (KPU BAWASLU).
6. Jaga Persatuan, Kesatuan, Kerukunan, Toleransi, antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara.
Post a Comment