Mataram
Sosial Politik
Lakpesdam PWNU NTB: Pengisian Sekda Provinsi NTB Harus Terbuka dan Transparan
 |
| Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi. (Foto/ist0 |
Bumigoranews.com,
(Mataram)- Diera keterbukaan sekarang ini, akan sangat baik jika proses
penyusunan dan penentuan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, sebisa
mungkin dilakukan secara terbuka, jujur, professional dan akuntabel. Cara-cara
yang tidak transfaran serta kental aroma politik kepentingan tidak boleh
dilakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi
madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana panitia seleksinya
telah terbentuk dan mulai kerja.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi pasal 3 poin a sampai d, menjamin dan memberikan
kesempatan bagi setiap warga Negara untuk mengetahui, berpatisipasi dan
mengontrol setiap kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan public,
lebih-lebih yang menyangkut proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Lakpesdam PWNU NTB, meminta agar seluruh proses
dan tahapan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah
provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan secara terbuka dan transaparan. Panitia
seleksi harus menunjukkan netralitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan
seluruh proses dan tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, penyerahan berkas,
seleksi administrasi, tes kesehatan, uji kompetensi, wawancara sampai dengan
penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
“Kami meminta panitia seleksi untuk membuka
secara transparan seluruh tahapan seleksi, baik secara langsung dengan
mengundang masyarakat maupun membuka proses seleksi melalui media, menggelar
siaran langsung melalui radio, televisi atau video streaming melalui media
social sebagai bagian dari upaya memenuhi unsur keterbukaan informasi sebagai
hak masyarakat untuk tahu, Kami punya keyakinan, proses seleksi yang terbuka
semacam ini, akan melahirkan sosok sekertaris daerah yang memenuhi kualifikasi,
terjamin kualitas dan akuntabilitasnya sebagai pimpinan tertinggi ASN di
tingkat daerah, ”, ujar Muhammad Jayadi Ketua Lakpesdam PWNU NTB, kamis (3/10/19)
Disamping itu, Lakpesdam PWNU tidak menghendaki,
proses politik lebih mendominasi proses penentuan calon sekretaris daerah, yang
berdampak pada independensi serta netralitas Sekda terpilih menahkodai dan
memimpin para aparutur sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai penyelenggara Negara dan pelayan masyarakat, menjadi tidak maksimal.
"Saatnya para legislator memainkan fungsi
kontrolnya dalam memastikan proses seleksi tidak ada permainan, baik ditingkat
panitia seleksi, prosedur maupun treckrecord calon Sekda. Jangan sampai proses
seleksi menyalahi kaidah dan prosedur sebagaimana yang sudah ditentukan.
Disamping para legislator, masyarakat juga harus bersuara dan berpartisipasi
melakukan pengawasan,'' pungkas Pria yang akrab disapa Jay itu.
Post a Comment