Hukum Kriminal
Mataram
Soal Steatment PHRI Pusat, PMII Bali Nusra Tetap Suarakan Ketua PHRI NTB Mundur
 |
| Foto: Sebelah Kiri Ketua Umum PKC PMII Bali Nusra dan sebelah Kanan Pengurus PHRI Pusat. (Bumigoranews.com/ist) |
Bumigoranews.com, (Mataram)- Statmen PHRI pusat yang menilai kasus Metzo digoreng berlebihan dikecam gerakan Mahasiswa di NTB. Sikap PHRI pusat sangat disayangkan. Harusnya sebagai petinggi PHRI tidak bersikap membela PHRI di daerah. Apalagi ketua PHRI NTB didapatkan punya usaha yang mana didalamnya ada aktivitas pelayan tari telanjang yang digrebek Polda NTB belum lama ini telah mencoreng dunia pariwisata.
"Statemen yang bilang digoreng goreng itu Kok terkesan bela bawahannya. Kami kecam sikap PHRI pusat ini," tegas Ketum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra, Aziz Muslim Jumat (14/02) .
PMII salah satu yang serius menyoroti masalah ini. Sebab Metzo Club dan Karaoke telah mencoreng nama baik daerah, pariwisata halal dan juga pulau seribu masjid.
PMII pun sepakat jika PHRI NTB harus mundur. Pasalnya Owner Metzo merupakan ketua PHRI. Selama ini yang di pahaminya PHRI salah satu Pelaku pariwisata yang selama ini menjunjung tinggi Marwah dunia pariwisata namun dengan adanya Tadi Telanjang yang terjadi di Metzo tersebut membuktikan Ketua PHRI NTB telah lalai teledor dalam melakukan pengawasan.
"Terlepas apakah ada masalah internal di PHRI NTB sendiri kami tidak paham. Tapi yang jelas ketua PHRI NTB telah mencoreng dunia Pariwisata NTB," tegas Aziz.
Terhadap tudingan yang terkesan seolah olah pihak pihak yang menyoroti Metzo tidak menghargai proses hukum sangat disesalkan. Proses hukum, lanjut Aziz tetap jalan namun publik harus mengkawalnya.
"Kok PHRI pusat ini ndak cerdas sih. Menganggap kalau masyarakat menyoroti satu masalah ada kepentingan lain apalagi bahasanya terkesan digoreng," kata Aziz.
"PHRI pusat harus turun lihat daerah. Melihat langsung seperti apa didaerah. Dunia pariwisata NTB saat ini buruk karena ulah oknum di Metzo," cetusnya.
PMII akan tetap turun aksi demo besar besaran menyikapi Metzo. Pihaknya akan mendesak pemerintah mencabut izin. Lalu akan meminta Polda usut lebih dalam termasuk Owner Metzo harus bertanggung jawab.
"Kami akan aksi tetap bersuara tentang Metzo ini. Izinnya harus dicabut. Sebagai ketua PHRI NTB kami desak harus mundur," tukasnya.
Sebelummya Wakil Ketua Umum DPP PHRI, Maulana Yusra terli di beberapa media on line menilai penggiringan opini dalam kasus dugaan tarian striptis di MEC & Karaoke, Senggigi, Lombok Barat, sudah berlebihan. Isu tersebut terkesan digoreng goreng.
Post a Comment