Datangi DKP Provinsi NTB, Koalisi Kusuka Sampaikan Aspirasi Nelayan Soal Subsidi BBM
Foto Bersama Koalisi KUSUKA Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.(Bumigoranews.com/ist) |
Mataram,- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB didatangi koalisi yang menamakan dirinya KUSUKA pada selasa (7/9) kemarin di Mataram. Lembaga-lembaga yang terjadi di KUSUKA diantaranya KNTI, SEKNAS FITRA, IBP, Kota Kita, dan perkumpulan Inisiatif.
Mengawali agenda konsolidasi Kepala Dinas DKP Provinsi NTB, Muslim menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua lembaga atau organisasi yang tergabung dalam Koalisi KUSUKA atas terlaksananya agenda audiensi.
Kadis juga menegaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sangat mendukung usaha koalisi ini untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan harapan nelayan kecil yang selama ini terkesan terabaikan utamanya dalam hal BBM besubsidi.
Selanjutnya, Koalisi yang diwakili Ketua DPD KNTI KLU, Efendi menyampaikan harapan dengan dibukanya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh DPD KNTI lombok Timur dan Lombok Utara, selama ini nelayan kecil mengeluhkan biaya bahan bakar yang sangat mahal dan membebani biaya oprasional melaut.
"Mereka berharap pemerintah segera memberikan keringanan harga/subsidi harga BBM nelayan kecil utamanya pada jenis premium. Sehingga dengan tersedianya quota BBM bersubsidi ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya melaut," terang Bung Efendi mewakili lembaga yang dilain di Koalisi.
Selainitu, Efendi juga menyampai aspirasi nelayan terkait proses kepengurusan pas kecil yakni dokumen armada tangkap nelayan seperti perahu. Proses keluarnya dokumen ini terkesan lamban. Hal ini tentu sangat dikeluhkan oleh para nelayan mengingat dokumen ini merupakan bagian penting bagi nelayan saat melaut.
"Harapan ini tentunya akan terwujud jika didukung keseriusan pemerintah dengan melibatkan instansi instansi terkait. dalam hal ini KNTI siap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,"tambahnya.
Dewan Pimpinan Pusat KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa KNTI bermitra dengan KKP dalam melakukan input data e-kusuka dan hingga saat ini data e-kusuka yang terinput sangat segnifikan.
"Kartu ini bisa digunakan oleh nelayan sebagai dokumen kecil yang mempermudah nelayan mengakses quota BBM bersubsidi, maka kartu ini nantinya harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas terkait," ungkap
Adapun surat rekomendasi tersebut terinjeksi di dalam kartu e-kusuka. Mekanisme lain yang hubungannya dengan pola kerjasama pemerintah dengan SPBN ataupun SPBU yang ditunjuk bisa disepakati bersama, sampai dengan kesepakatan teknis distribusi BBM bersubsidi ke nelayan.
Adapun Seknas FITRA Ervin Kaffah dalam diskusi menyampaikan masukan mengenai pentingnya dibukanya akses dokumen penganggaran ke publik dalam setiap program Dinas DKP prov. NTB. Keterbukaan ini sangat penting sebab dokumen anggaran menjadi acuan sekaligus bahan evaluasi terhadap semua progam pemerintah di antaranya rencana dibukanya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.
Seknas Fitra yang akrab disapa Bung Erfin juga menyampaikan optimismenya terkait progam ini mengingat quota BBM secara nasional tersalurkan hanya 30%, adapun yang 70% belum bisa diakses oleh nelayan kecil..
Organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Koalisi KUSUKA menegaskan akan mengawal terwujudnya seluruh aspirasi nelayan yang disampaikan dalam agenda audiensi ini, sekaligus memastikan terwujudnya program BBM bersubsidi khususnya bagi nelayan kecil dua Kabupaten yakni kecamatan Kabupaten Lombok Timur yang terkonsentrasi di kecamatan Keruak Jerowaru dan Kabupaten Lombok Utara.
"Setelah harapan ini terwujud nantinya akan dilakukan evaluasi – evaluasi sebagai acuan pengembangan terhadap program ini," tutupnya.
Di sesi terkahir KNTI NTB yang diwakili oleh Ketua DPD KNTI Lombok Timur Dedy Sopian menyerahkan hasil survey BBM BERSUBSIDI di dua kabupaten yakni di Lombok Timur dan Lombok Utara kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.
Hasil survey ini akan dijadikan bahan acuan penentukan kebijakan terkait dibukanya akses BBM bersubsidi bagi para nelayan kecil tradisional.(ard)
Post a Comment