Jelang Pemilu 2024, DPD KNPI NTB gelar Dialog Menangkal Isu Politik Identitas
 |
| Foto bersama narasumber usai kegaiatan dialog.(Bumigoranews.com/ist) |
Mataram- Menangkal isu politik identitas menjelang pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB menggelar dialog dengan menghadirkan narasumber dari pengamat politik, akademisi, aparat penegak hukum, dan organisasi kemahasiswaan di salah satu warung kopi di Mataram.
Aziz Muslim mengatakan bahwa politik identitas ini tidak boleh disalah gunakan untuk memimpin bangsa.
Ia juga memaparkan bahwa Politik identitas sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu.
"Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut,"ungkap Sekretaris DPD KNP NTB mantan Ketua PKC PMII Bali Nusra.
Sementara itu, menurut pengamat politik Dr. Ihsan Hamid menjelaskan bahwa politik identitas tidak bisa dihindari, dalam sosiologi tidak bisa dihilangkan.
"Pemilihan terkecilpun tetap membangun identitiy, lalu yang perlu dibatasi adalah batas bagaimana yang menjadikan identitas digunakan dalam meraih sinergi nilai positif,”sebutnya.
Tambahnya, identitas politik tidak bisa hilang namun perlu dibatasi, identitas secara sosiologis tetap ada, namun perlu batasan dalam penggunaan agar tidak loss contol.
Selain itu, menurut Bahwan Al-Ghazali yang selaku Direktur NETFID NTB, politik identitas sudah terjadi bersentuhan dengan budaya dan asas primordial. Ini terjadi dimulai dari individu sampai kelompok.
“Politik identitas yang sangat seksi saat ini jika menyentuh agama," Tambahnya.
Selanjutnya pendapat Ketua Informasi NTB, Suaeb Quri mengatakan bahwa politik identitas ini sah dalam kontestasi politik, saat ini penggunaan Influencer dan buzzer dalam memperkenalkan issu banyak terjadi.
Menurutnya, Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.
'Politik identitas tidak bisa dihilangkan, secara sosiologis identitas politik akan senantiasa ada namun bagaimana cara kita untuk membatasi identitas poliitk ini dalam kontestasi politik 2024 mendatang,"terangnya.
Selanjutnya, perlunya edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga politik identitas ini bisa tetap berjalan untuk sistem demokrasi yang sehat namun tidak sampai terpecah belah. Menuju pemilu 2024 harus dipenuhi ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang justru dapat memecah belah bangsa.
Post a Comment