Sosial Politik
Datangi Kejati NTB, APPM NTB Tuntut Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRD Lotim
 |
| Salah seorang massa aksi nampak sedang orasi di depan Kantor Kejati NTB. (Bumugoranews.com/ist) |
Mataram, Bumigoranews.com-Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Barat (Kejati NTB) untuk meminta klarifikasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif belasan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim). Kamis (9/5/19).
Diduga ada 18 orang wakil rakyat (DPRD) dari berbagai fraksi partai yang terlibat, jika dikalkulasi 15 juta per-orang maka Rp 270.00.000. uang negara yang raib, itu untuk 1 kali berangkat mengikuti diklat di Jakarta.
Menurut Hamidi selaku koordinator aksi menyebutkan bahwa, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, praktek praktek seperti ini tentu akan melukai perasaan Masyarakat Lombok Timur.
"Terkait dana aspirasi DPRD Lombok Timur Tahun 2014 -2018, kami berharap agar dapat dibuka sebagai dokumen publik bentuk pertanggung jawaban anggota DPRD Lotim terhadap Masyarakat sehingga ada transparansi dalam pengelolaan dana aspirasi (bansos) DPRD Lotim.ungkap "Hamidi selaku korlap aksi.
"Jangan sampai terkesan ditutup tutupi sehingga Masyarakat tidak mengetahui wakil mereka telah berbuat apa untuk daerahnya,"lanjutnya.
Sementara itu, Fadil selaku Koordinator Umum membaca beberapa tuntutan tuntutannya, mengusut Tuntas kasus SPPD FIKTIF ANGGOTA DPRD LOTIM Tahun 2018 dan mengusut Tuntas Penyaluran Dana Aspirasi DPRD LOTIM Tahun 2014 - 2018.
"Dengan demikian, kasus ini harus di segera klarifikasi dengan prosudur hukum yang berlaku, jangan sampai kasus ini terus menjadi konsumsi publik.,’tutup fadhil selaku kordum aksi.
Hukum sebagai panglima harus di tegakkan tidak pandang bulu...bravo bpk polisi
ReplyDelete